Sejarah MKn Unand


Keinginan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH. Unand) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi notaris sudah timbul sejak lama, terutama sejak Pendidikan Spesialis Kenotariatan ditingkatkan menjadi Program Magister Kenotariatan (Strata 2) pada 2000. Keinginan tersebut sangat beralasan. Di samping menyandang predikat sebagai fakultas hukum tertua di luar Jawa, pada 2000 FH Unand melalui Program Pascasarjana Unand juga telah menyelenggarakan Program Magister Ilmu Hukum. Bahkan, pada 2009 FH Unand juga telah memperoleh izin dari Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen. DIKTI) untuk penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Hukum. Kondisi internal FH Unand untuk penyelenggaraan program-program tersebut juga mendukung, bahwa saat ini FH Unand sudah menyandang Akreditasi A untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, dari tahun 1998 sampai dengan 2013 (sertifikat akreditasi terlampir). Dengan demikian, FH Unand sudah siap untuk menyelenggarakan Program Magister Kenotariatan (Program MKn) secara mandiri.

Walaupun demikian, FH Unand menyadari bahwa penyelenggaraan Program MKn mempunyai tantangan tersendiri karena pendidikan ini merupakan pendidikan profesi. Oleh karena itu, pada 2001 FH Unand telah membuat tim atau panitia khusus untuk mengadakan studi kelayakan apakah FH Unand benar-benar siap untuk menyelenggarakan program ini, di samping untuk melihat kelayakan Program MKn diselenggarakan di Padang.

Walaupun studi tersebut menyimpulkan bahwa FH Unand sudah mampu menyelenggarakan Program MKn dan penyelenggaraannya di Padang juga layak, namun FH Unand merasa belum terlalu tepat untuk mengajukan permohonan perubahan Program ini secara mandiri. FH Unand tetap merasa perlu mempunyai pengalaman teknis baik secara akademis maupun keuangan terlebih dahulu sebelum betul-betul menyelenggarakan program ini secara mandiri. Oleh karena itu, sejak 2006 FH Unand mengadakan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) tentang Penyelenggaraan Program Studi Magister Kenotariatan. Tujuannya adalah membantu FH Unand untuk memantapkan persiapan pembukaan dan penyelenggaraan Program MKn FH Unand. Berdasarkan kerjasama itu, sejak 2006 FH Unand telah menyelenggarakan Program MKn sampai saat ini (Perjanjian Kerjasama [MoU] terlampir). Kerjasama tersebut sudah berlangsung selama empat tahun yang berlangsung sejak ditandatangani, yakni 13 April 2006 sampai 12 April 2010. Jika dalam jangka waktu tersebut FH Unand belum dapat menyelenggarakan sendiri Program MKn, maka perjanjian kerjasama tersebut dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Setelah empat kali penerimaan mahasiswa baru dan hampir empat tahun berpengalaman menyelenggarakan Program MKn atas binaan Program MKn FH UGM, FH Unand merasa sudah saatnya mampu menyelenggerakan program ini secara mandiri. Dengan sumberdaya manusia yang memadai dan sarana prasarana yang cukup serta atas dukungan dari FH UGM, maka FH Unand mengajukan proposal perubahan Program MKn secara mandiri kepada Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI). Permohonan ini tentu sejalan pula dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, khususnya di Sumatera Bagian Tengah; terutama Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau (Kepri), Jambi dan Bengkulu, yang membutuhkan pendidikan S2 atau Program MKn yang terjangkau, baik dari segi wilayah maupun finansial.

 Kualifikasi yang Dihasilkan

Bagi masyarakat pada umumnya, penyelenggaraan Program MKn ini merupakan bagian dari upaya perguruan tinggi (FH Unand) untuk mendukung kesiapan mereka dalam menghadapi perkembangan global. Semakin hari hubungan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya semakin intensif. Sekat-sekat formal teritorial administratif daerah bahkan negara semakin tipis, aktivitas masyarakat tidak dibatasi oleh sekat-sekat tersebut. Batas-batas tradisional pun semakin hari semakin kabur. Dalam kehidupan global, dunia seakan tidak berbatas. Hubungan antar individu dan masyarakat yang sudah demikian instensif tadi tentu akan melahirkan perbuatan-perbuatan hukum keperdataan yang beragam dan dinamis. Mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat Indonesia akan mengalami kondisi tersebut. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu mengambil keuntungan dari fenomena ini, jangan sampai terjadi sebaliknya, bahwa masyarakat menanggung kerugian. Program MKn melalui penyelenggaraan pendidikan profesi notaris, ditujukan untuk membantu masyarakat menghadapi tantangan ini. Program ini diharapkan mampu melahirkan sumberdaya manusia yang cukup untuk membantu dan melayani masyarakat dalam mengembangkan hubungan antar mereka dan dengan masyarakat dari luar, termasuk orang asing.

Program Studi Ilmu Hukum yang telah terselenggara di FH Unand baik S1, maupun S2 dan S3 pada umumnya ditujukan untuk pengkajian dan pengembangan ilmu hukum yang bersifat materil. Peserta didik memang hanya dibina untuk mengetahui, mengkaji dan mengembangkan substansi hukum materil. Mereka tidak disiapkan untuk menjalankan tugas atau profesi hukum tertentu yang akan membantu masyarakat di bidang hukum. Program MKn berbeda dengan itu, karena program ini menitikberatkan pada pengkajian dalam bidang Hukum Formil yaitu kajian hukum yang terkait dengan proses penegakan hukum materil, khususnya di bidang hukum keperdataan.

Berkaitan dengan ini, maka kualifikasi yang dibutuhkan dalam Program MKn ini dapat dilihat pada tujuan program ini sebagai berikut:

  1. Tujuan Pengembangan Ilmu

Penyelenggaraan Program MKn di FH Unand secara umum bertujuan untuk memperiapkan sumberdaya manusia yang handal di bidang ilmu hukum dan kenotariatan. Oleh karena itu, Program MKn FH Unand bertujuan untuk melahirkan sumberdaya manusia yang mempunyai:

  1. Kompetensi akademik untuk melakukan penemuan, pembentukan, dan penerapan hukum
  2. Kompetensi profesional dalam bidang kenotariatan
  3. Kompetensi profesional dalam bidang hukum khusus sehingga mampu melakukan pekerjaan sebagai inhouse lawyer pada perusahaan, Law firm, Perbankan, Juru Lelang Kelas II, dan PPAT.

Ilmu Kenotariatan dalam kehidupan masyarakat memiliki posisi kunci terutama dalam hal terjadinya perbuatan-perbuatan hukum antara para pihak. Hal ini tampak dari semakin banyaknya kontrak yang dibuat oleh para pihak yang dibuat di hadapan notaris. Hal itu penting dalam dunia hukum karena perjanjian atau akta-akta tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta notaris (akta otentik). Di samping itu, para pihak juga biasanya atas kehendak sendiri memilih membuat akta di hadapan notaris karena kekuatan pembuktian terhadap akta yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan bukti sempurna. Akta-akta yang demikian dikenal dengan akta para pihak.

Selain akta para pihak masih dikenal pula akta berita acara atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh notaris terhadap peristiwa-peristiwa tertentu yang semuanya akan menjamin keabsahan peristiwa tensebut. Hal ini dapat berupa berita acara rapat-rapat tertentu atau penarikan undian-undian tertentu. Hal di atas hanya sebagai gambaran singkat tentang bagaimana pentingnya ilmu kenotariatan untuk dijadikan suatu Program Studi di fakultas hukum, seperti FH Unand.

  1. Tujuan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan ditujukan dalam Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, keahlian dan keterampilan khusus untuk memangku protesi sebagai notaris, karena tanpa pendidikan khusus di bidang kenotariatan tidak dimungkinkan untuk menjalankan profesi sebagai notaris yang akan menjalankan sebagian tugas Pemerintah sebagai pejabat umum. Selain itu, Program Studi ini akan mempersiapkan SDM yang handal di lapangan pekerjaan hukum Iainnya, seperti pekerjaan sebagai Inhouse Lawyer pada perusahaan, Law Firm, Perbankan, Juru Lelang Kelas II dan PPAT.

 Gambaran Jumlah Mahasiswa yang Dibutuhkan

Selama penyelenggaraan Program MKn kerjasama FH Unand dan FH UGM di FH Unand, jumlah mahasiswa yang dibutuhkan minimal 40 orang. Jumlah ini ditetapkan setelah diperhitungkan antara jumlah pemasukan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa dan biaya operasional yang dibutuhkan. Sebagai program studi yang tidak disubsidi oleh pemerintah, perhitungan seperti itu harus dilakukan, walaupun keberadaan pendidikan ini sangat penting. Jumlah tersebut memang dirasa besar karena biaya operasional yang dibutuhkan dalam penyelenggaraannya juga besar, karena harus memfasilitasi mobilitas dosen-dosen FH UGM di Yogyakarta mengajar di FH Unand di Padang. Selama empat kali penerimaan mahasiswa baru di FH Unand, jumlah tersebut selalu terpenuhi, bahkan jumlahnya cenderung meningkat. Peminat yang mendaftar pun meningkat dari tahun ke tahun, sehingga persaingan di antara mereka semakin tinggi, dan kualitas mahasiwa juga semakin baik. Di samping hasil tes dan prestasi selama pendidikan S1, pada 2009 akreditasi perguruan tinggi calon mahasiswa pun menjadi pertimbangan. Mahasiswa yang dinyatakan lulus harus mempunyai ijazah dari perguruan tinggi yang mempunyai akreditasi minimal B.

Berbeda dengan kebutuhan tersebut di atas, jumlah mahasiswa minimal yang dibutuhkan oleh Program MKn FH Unand ini dapat lebih rendah dari 40 orang, karena biaya penyelenggaraan pendidikannya tentu lebih murah. Berdasarkan pengkajian dan perhitungan dana pemasukan dari SPP dan pengeluaran biaya proses belajar mengajar, maka jumlah minimal mahasiswa yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Program MKn FH Unand cukup 25 orang. Jumlah tersebut diharapkan dapat terpenuhi dan lulusan Fakultas Hukum dari sejumlah perguruan tinggi hukum yang terdapat di Sumatera Bagian Tengah, yaitu Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu. Sebagian besar universitas atau perguruan tinggi di wilayah ini mempunyai program studi ilmu hukum yang akan melahirkan sarjana hukum.

Selama penyelenggaraan Program MKn kerjasama FH Unand dan FH UGM seluruh potensi tersebut belum terakomodasi secara efektif karena memang sosialisasi program ini sengaja dibatasi. Dengan daya tampung yang masih terbatas dan sistem pengelolaan yang belum mandiri, FH Unand merasa perlu untuk membatasi jumlah pendaftar. Sosialisasi melalui surat kabar (iklan) selama ini hanya dilakukan di surat kabar daerah di Padang saja, sementara itu di Pekanbarau, Jambi, Batam, Bengkulu belum. Dengan sosialisasi terbatas saja Program MKn di FH Unand sudah dapat memenuhi jumlah mahasiswa minimal. Jika Program MKn FH Unand telah dilakukan secara mandiri dan sosialisasinya juga lebih ditingkatkan lagi, maka besar kemungkinan jumlah mahasiswa minimal per angkatan sebanyak 25 orang tersebut akan terpenuhi dengan baik.

Data tentang keadaan mahasiswa dan alumni Program ini dalam 4 periode penerimaan berikut menunjukkan bahwa peminat atau pelamarnya cenderung memadai untuk mendapatkan 25 orang mahasiswa yang layak untuk dididik menjadi notaris/PPAT.

Tabel 1

Keadaan Mahasiswa dan Alumni Program Magister Kenotariatan kerjasama

UGM dan Unand Per-Oktober 2009

No

Angkatan

Pelamar (Orang)

Jumlah Mahasiswa (Orang)

Lulus (Orang)

Mengundurkan Diri (Orang)

Masih Aktif (Orang)

1. 2006/2007

98

66

50

1

15

2. 2007/2008

69

49

25

1

23

3. 2008/2009

112

67

0

5

62

4. 2009/2010

77

60

0

7

53

J u m l a h

359

242

75

14

153

Sumber: Program MKn Kerjasama UGM-Unand, 2009

Walaupun alumni Program MKn kerjasama FH Unand dan FH UGM belum terlalu banyak, 75 orang, namun mereka telah mulai berkiprah di bidang-bidang yang relevan. Seluruhnya telah mengikuti ujian kode etik, dan sebagian besar sekarang sudah diangkat menjadi notaris yang tersebar di seluruh Indonesia sesuai formasi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham). Di samping itu, beberapa alumni juga telah berkiprah di bidang akademik lain, misalnya mengikuti program pendidikan doktor dan mengikuti seleksi penerimaan dosen di perguruan tinggi negeri.

  Sumber Masukan Program

Sebagai pendidikan profesi, Program MKn FH Unand memang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Oleh karena itu, sumber pemasukan program ini mengandalkan SPP mahasiswa. Selain itu, untuk dana awal Program MKn FH Unand telah memiliki dana yang diperoleh dari penyelenggaraan Program MKn kerjasama dengan FH UGM sejak 2006/2007. Dana tersebut dibutuhkan untuk keperluan kegiatan proses belajar mengajar, peningkatan kualitas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, operasional serta pemeliharaan peralatan. Secara finansial, program ini diharapkan dapat menunjang program-program studi di lingkungan Unand pada umumnya dan FH Hukum pada khususnya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

 Keberlanjutan Program

Setelah empat tahun penyelenggaraan Program MKn kerjasama FH Unand dan FH UGM di Padang, maka keberlanjutan program ini sebagai program mandiri dirasakan semakin kuat, alasannya antara lain: Pertama, FH Unand sudah mempunyai pengalaman dalam pengelolaan akademis dan keuangan Program MKn. Kesediaan Program MKn FH UGM untuk membina dan membimbing serta berproses selama empat tahun betul-betul dirasakan manfaatnya bagi FH Unand. Kedua, seiring dengan peningkatan keterampilan melalui pembinaan dari FH UGM, dalam empat tahun ini FH Unand juga terus berbenah untuk menyiapkan diri supaya betul-betul mampu menyelenggarakan Program MKn secara mandiri. Pembenahan yang dilakukan oleh FH Unand dalam hal ini meliputi sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Dalam empat tahun ini FH Unand telah menambah tiga orang lagi dosen yang bergelar doktor, satu di antaranya bahkan sudah memenuhi syarat pula menduduki jabatan guru besar, sehingga sudah memiliki 15 orang doktor dan 12 orang guru besar. Jumlah dosen tersebut sudah lebih dari cukup. Ketiga, sumberdaya manusia para notaris/PPAT yang berpengalaman mengajar di Program MKn juga sudah tersedia di Padang. Beberapa di antara mereka bahkan sudah dilibatkan mengajar pada Program MKn kerjasama UGM-Unand. Keberadaan dan kesiapan mereka sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan Program MKn, karena sebagai pendidikan profesi program ini mempunyai beberapa matakuliah praktis terkait dengan tugas dan kewenangan notaris/PPAT. Bahkan kemandirian Program MKn FH Unand ini sudah mendapat rekomendasi dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) (Surat Rekomendasi terlampir).

Sarana prasarana perkuliahan terus dilengkapi. FH Unand mempunyai dua kampus perkuliahan yaitu di Kampus Pusat Limau Manis dan Kampus Jalan Pancasila No. 10 Padang. Kegiatan belajar mengajar Program MKn selama ini dipusatkan di Kampus Jalan Pancasila dengan pertimbangan supaya lebih mudah diakses oleh mahasiswa karena berada di pusat kota. Kegiatan perkuliahan di Kampus Pancasila memang masih bergabung dengan mahasiswa S1 reguler mandiri, sehingga terkadang dirasa agak sempit. Namun demikian ketersediaan ruang kuliah di kampus ini cukup memadai. Dari 12 ruang kuliah yang terdapat di kampus ini, dua ruang di antaranya disediakan untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar Program MKn. Dua ruangan ini sebetulnya sudah cukup karena selama ini Program MKn FH Unand-FH UGM hanya menerima satu kelas per/angkatan. Jadi paling banyak hanya terdapat dua kelas paralel jika kuliah antara semester I dan III berlangsung bersamaan. Kedua ruangan tersebut telah dilengkapi dengan alat-alat atau sarana belajar seperti kursi meja yang layak, papan tulis, computer dan LCD projector. Semua ruangan telah dilengkapi dengan pendingi ruangan (AC) agar nyaman digunakan sebagai ruang belajar. Sekarang FH Unand sedang berupaya untuk memindahkan kegiatan belajar mengajar program reguler mandiri S1 ke Kampus Pusat Limau Manis. Jika upaya ini terlaksana maka Kampus Jalan Pancasila akan semakin nyaman bagi penyelenggaraan Program MKn FH Unand.

Keempat, dalam empat tahun penyelenggaraan Program MKn kerjasama dengan FH UGM terbukti bahwa jumlah calon mahasiswa yang berminat melanjutkan studi ke Program MKn terus meningkat. Itu pun selama ini baru hanya berasal dari dua kota yaitu Padang dan Pekanbaru. Jika sosialisasi program ini diperluas ke daerah-daerah lain di Sumatera bagian tengah, meliputi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Bengkulu, maka peminat calon mahasiswa Program MKn Unand akan terus bertambah. Tidak saja karena memang masyarakat di kawasan ini membutuhkan keberadaan Program MKn, tetapi juga jumlah sarjana hukum tamatan fakultas hukum di lima provinsi ini cukup banyak. Setiap perguruan tinggi negeri di wilayah ini mempunyai fakultas hukum, ditambah lagi dengan perguruan tinggi (universitas) swasta yang sebagian besar sudah menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum. Dengan demikian, keberlanjutan peminat sebagai calon mahasiswa Program MKn FH Unand akan dapat dipenuhi.

Kelima, di samping itu kesiapan FH Unand untuk penyelenggaraan Program MKn secara mandiri juga dukung oleh ketersediaan dana awal yang didapatkan selama penyelenggaraan Program MKn kerjasama UGM-Unand. Oleh karena itu, Program MKn FH Unand tidak akan membebani Unand atau FH Unand, bahkan sebaliknya, program ini akan menjadi pendukung bagi penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di Unand.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: